Deklarasi Stockholm (bahasa indonesia)

Deklarasi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Manusia
Konferensi PBB mengenai Lingkungan Manusia, melaksanakan pertemuan di Stockholm pada 5-16 Juni 1972, mempertimbangkan perlunya suatu pandangan umum dan prinsip-prinsip umum untuk mengilhami dan membimbing seluruh manusia dalam pelestarian dan peningkatan lingkungan manusia ,

Memproklamirkan bahwa :
1. Manusia adalah ciptaan sekaligus pencipta lingkungannya, yang memberinya kelebihan fisik dan kemampuan-kemampuan dalam hal kecerdasan berpikir, moral, sosial dan pertumbuhan rohani. Dalam evolusi yang panjang dan berliku dari kehidupan manusia di dunia telah dicapai suatu babak ,melalui percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia telah memperoleh kekuatan untuk mengubah lingkungannya dalam berbagai cara dan pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua aspek dari lingkungan manusia , yaitu alam dan ciptaan manusia sama-sama penting bagi kesejahteraan dan untuk perwujudan HAM itu sendiri.

2. Perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup manusia merupakan masalah besar yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi di seluruh dunia, Hal ini menjadi keinginan yang mendesak bangsa-bangsa seluruh dunia serta merupakan kewajiban dari semua Pemerintah

3. Manusia secara terus-menerus memperbanyak pengalamannya dan terus menggali, menemukan, mencipta serta terus mengalami kemajuan.. Di masa kini, kemampuan manusia untuk mengubah lingkungannya, jika digunakan secara bijak, dapat membawa manfaat yang membangun bagi semua bangsa dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Penerapan yang salah atau semena-mena, kekuatan yang sama dapat sangat membahayakan manusia dan lingkungannya. Kita lihat di sekitar kita semakin banyak bukti dari kebrutalan kelakuan manusia di berbagai belahan dunia tingkat pencemaran baik air, udara, bumi serta makhluk hidup berada pada tingkatan yang berbahaya; bencana hebat dan tidak dikehendaki terhadap keseimbangan ekologi biosfer; kehancuran dan penipisan sumber daya non hayati; dan defisinesi kotor , berbahaya bagi fisik, mental dan kesehatan sosial manusia, dalam lingkungan buatan manusia, khususnya dalam lingkungan dan ruang kerja

4. Di negara-negara berkembang sebagian besar masalah lingkungan disebabkan oleh pembangunan. Jutaan di antaranya terus hidup, jauh di bawah tingkat minimum yang diperlukan untuk kehidupan manusia yang layak, kekurangan pangan dan sandang yang memadai, tempat berteduh dan pendidikan serta kesehatan dan sanitasi. Oleh karena itu, negara-negara berkembang harus mengarahkan upaya mereka pada pembangunan, mengingat prioritas mereka dan kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan. Untuk tujuan yang sama, negara-negara industri harus melakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan diri mereka sendiri dengan negara-negara berkembang. Di negara-negara industri, masalah lingkungan umumnya terkait dengan industrialisasi dan perkembangan teknologi ..

5. Pertumbuhan alami penduduk terus menerus menyajikan permasalahan bagi pelestarian lingkungan, dan kebijakan serta langkah-langkah yang memadai harus diadopsi, sebagaimana mestinya, untuk menghadapi masalah ini. Dibanding semua yang ada di dunia., manusia adalah makhluk yang paling berharga. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mendorong kemajuan sosial, menciptakan kemakmuran sosial, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta, melalui kerja keras mereka, terus-menerus mengubah sekitarnya. Seiring dengan kemajuan sosial dan kemajuan produksi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan manusia untuk memperbaiki lingkungan meningkat setiap harinya

6. Suatu hal telah tercapai dalam sejarah ketika kita sebagai masyrakat dunia diharuskan mengambil sikap kehati-hatian yang lebih sebagai sebuah konsekuensi dari kondisi lingkungan saat ini. Melalui ketidaktahuan atau ketidakpedulian kita bisa melakukan pembahayaan yang besar dan tidak dapat dirubah lagi terhadap bumi di mana kehidupan dan kesejahteraan kita bergantung. Sebaliknya, melalui pengetahuan yang lebih sempurna dan tindakan yang lebih bijaksana, kita dapat memeproleh kehidupan yang lebih baik dalam lingkungan yang lebih mampu memenuhi kebutuhan dan harapan manusia untuk diri kita dan anak cucu kita. Ada pemandangan yang luas untuk peningkatan kualitas lingkungan dan penciptaan kehidupan yang baik. Apa yang dibutuhkan adalah sebuah keantusiaan, pikiran yang tenang dan kuat namun bekerja dengan sepatutnya. Untuk tujuan pencapaian kebebasan akan sebuah dunia yang alami, manusia harus menggunakan pengetahuan untuk membangun, bekerja sama dengan alam, lingkungan yang lebih baik. Untuk mempertahankan dan meningkatkan lingkungan hidup manusia untuk generasi sekarang dan mendatang telah menjadi suatu keharusan bagi umat manusia-sebuah tujuan untuk dikejar bersama-sama dengan, dan selaras dengan, tujuan yang mapan dan mendasar akan perdamaian dan pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh dunia.

7. Untuk mencapai tujuan lingkungan ini akan dituntut penerimaan tanggung jawab oleh warga negara dan masyarakat dan oleh perusahaan dan lembaga-lembaga di setiap tingkatan, semua berbagi secara adil dalam usaha bersama. Individu pada semua lapisan masyarakat seperti juga organisasi-organisasi di berbagai bidang, dengan nilai-nilai mereka dan jberbagai tindakannya, akan membentuk dunia menjadi lingkungan masa depan.

Lokal dan pemerintah nasional akan menanggung beban terbesar untuk kebijakan lingkungan dan tindakan dalam yurisdiksi mereka dalam skala besar. Kerjasama internasional juga diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya untuk mendukung negara-negara berkembang dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dalam bidang ini. Sebuah pertumbuhan kelas dalam permasalahan lingkungan., karena tingkatannya adalah regional atau global atau karena mereka mempengaruhi kepentingan umum bagi dunia internasional, akan memerlukan kerjasama yang luas antar bangsa dan tindakan oleh organisasi-organisasi internasional dalam kepentingan bersama.

Konferensi menyerukan kepada Pemerintah dan masyarakat untuk mengerahkan usaha bersama untuk pelestarian dan perbaikan lingkungan manusia, untuk kepentingan semua orang dan bagi keturunan mereka.

Prinsip-prinsip dasar
Menyatakan keyakinan umum sebagai berikut :
Prinsip 1
Manusia mempunyai hak asasi terhadap kebebasan, kesetaraan dan kondisi-kondisi kehidupan yang memadai, dalam suatu lingkungan berkualitas yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera, dan ia memegang tanggung jawab suci untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang. Dalam hal ini, kebijakan mempromosikan atau mengabadikan apartheid, segregasi rasial, diskriminasi, kolonial dan bentuk lain dari penindasan dan pendudukan asing dikutuk dan harus dihilangkan.
Prinsip 2
Sumber daya alam bumi, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna dan khususnya contoh perwakilan dari ekosistem alam, harus dijaga untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan dan manajemen yang hati-hati, yang sesuai.
Prinsip 3
Kapasitas bumi untuk menghasilkan sumber daya vital yang dapat diperbarui harus dipertahankan dan, dimanapun dilaksanakan, dipulihkan atau ditingkatkan.
Prinsip 4
Manusia mempunyai tanggung jawab khusus untuk menjaga dan secara bijaksana mengelola warisan satwa liar dan habitatnya, yang sekarang benar-benar terancam punah oleh kombinasi faktor-faktor yang merugikan. Konservasi alam, termasuk satwa liar, harus menerima untuk itu pentingnya dalam perencanaan untuk pembangunan ekonomi.
Prinsip 5
Sumber daya bumi yang tidak dapat diperbarui harus digunakan sedemikian rupa untuk menjaga dari bahaya kelelahan masa depan mereka dan untuk memastikan bahwa manfaat dari pekerjaan semacam itu juga dimiliki oleh seluruh umat manusia.
Prinsip 6
Pembuangan zat-zat beracun atau bahan lain dan pelepasan panas, dalam jumlah besar atau konsentrasi yang melebihi kapasitas lingkungan yang aman dan tidak berbahaya, harus dihentikan dalam rangka untuk memastikan bahwa kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi tidak berdampak pada ekosistem. Perjuangan seluruh umat manusia dari negara yang rawan pencemaran harus didukung.
Prinsip 7
Negara sebaiknya mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk mencegah pencemaran laut oleh zat-zat yang bertanggung jawab membahayakan kesehatan manusia,hidup dan kehidupan laut, fasilitas merusak atau yang bertentangan dengan pemanfaatan laut yang sah lainnya.
Prinsip 8
Pembangunan ekonomi dan sosial sangat penting untuk menjamin sebuah kehidupan yang baik dan lingkungan kerja bagi manusia dan untuk menciptakan kondisi di bumi yang diperlukan bagi peningkatan kualitas hidup.
Prinsip 9
Defisiansi lingkungan yang diakibatkan oleh kondisi-kondisi akibat pengembangan dan bencana alam menimbulkan masalah yang mematikan dan paling baik dapat diatasi dengan percepatan pembangunan melalui transfer keuangan dan bantuan teknologi dalam jumlah besar sebagai pelengkap upaya dalam negeri negara-negara berkembang dan semacam bantuan tepat waktu sejauh diperlukan.
Prinsip 10
Untuk negara-negara berkembang, kestabilan harga dan pendapatan yang memadai untuk komoditas primer dan bahan baku sangat penting untuk pengelolaan lingkungan hidup, karena itu faktor-faktor ekonomi serta proses-proses ekologis harus diperhitungkan
Prinsip 11
Kebijakan lingkungan dari semua Negara harus meningkatkan dan tidak akan merugikan potensi pembangunan sekarang atau masa depan negara-negara berkembang, juga tidak boleh menghambat adanya pencapaian kondisi kehidupan yang lebih baik untuk semua, dan langkah-langkah tepat harus diambil oleh negara-negara dan organisasi internasional dengan maksud untuk mencapai kesepakatan mengenai kemungkinan pertemuan nasional dan menghasilkan konsekuensi ekonomi internasional sebagai akibat penerapan langkah-langkah lingkungan.
Prinsip 12
Sumber daya harus dibuat tersedia untuk melestarikan dan memperbaiki lingkungan, dengan memperhitungkan keadaan dan persyaratan khusus negara-negara berkembang dan biaya apapun yang mungkin berasal-dari mereka yang menggabungkan perlindungan lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan dan kebutuhan akan persediaan bagi mereka, setelah permintaan mereka, penambahan bantuan internasional dalam keuangan dan teknis untuk tujuan ini.
Prinsip 13
Dalam rangka mencapai pengelolaan yang lebih rasional dan dengan demikian sumber daya untuk memperbaiki lingkungan, negara harus mengadopsi pendekatan terpadu dan terkoordinasi untuk perencanaan pembangunan mereka untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut kompatibel dengan kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk kepentingan populasi mereka.
Prinsip 14
Perencanaan rasional merupakan alat penting untuk mendamaikan setiap konflik antara kebutuhan pembangunan dan kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan.
Prinsip 15
Perencanaan harus diterapkan pada pemukiman manusia dan urbanisasi dengan tujuan untuk menghindari dampak buruk terhadap lingkungan dan memperoleh manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan yang maksimal untuk semua. Dalam hal ini proyek-proyek yang dirancang melengkung untuk kolonialis dan dominasi rasis harus ditinggalkan.
Prinsip 16
Demografis kebijakan yang tanpa prasangka terhadap hak asasi manusia dan yang dianggap tepat oleh Pemerintah yang bersangkutan harus diterapkan di daerah-daerah di mana laju pertumbuhan penduduk atau konsentrasi penduduk yang berlebihan cenderung memiliki dampak yang merugikan lingkungan hidup manusia dan menghambat pembangunan.
Prinsip 17
Lembaga-lembaga nasional yang tepat harus dipercayakan dengan tugas perencanaan, mengelola atau mengendalikan 9 sumber daya lingkungan negara-negara dengan maksud untuk meningkatkan kualitas lingkungan.
Prinsip 18
Ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai bagian dari sumbangan mereka kepada pembangunan ekonomi dan sosial, harus diterapkan pada identifikasi, penghindaran dan pengawasan risiko lingkungan dan pemecahan masalah lingkungan dan untuk kebaikan bersama umat manusia.
Prinsip 19
Pendidikan dalam masalah lingkungan hidup, untuk generasi muda dan juga orang dewasa, memberikan pertimbangan kepada kaum miskin, adalah penting untuk memperluas basis untuk pencerahan pendapat dan bertanggung jawab melaksanakan bagi individu, perusahaan dan masyarakat dalam melindungi dan meningkatkan lingkungan dalam dimensi penuh manusia ini..Hal ini juga penting bahwa komunikasi media massa berkontribusi untuk menghindari kerusakan lingkungan, tetapi, sebaliknya, menyebarkan informasi dari alam pendidikan pada kebutuhan untuk proyek dan meningkatkan lingkungan dalam rangka untuk memungkinkan mal untuk berkembang dalam semua hal.
Prinsip 20
Penelitian ilmiah dan pengembangan dalam konteks masalah lingkungan, baik nasional maupun multinasional, harus dipromosikan di semua negara, terutama negara-negara berkembang.Dalam hubungan ini, arus bebas dari informasi ilmiah yang mengikuti perkembangan jaman dan transfer pengalaman harus didukung dan dibantu, untuk memfasilitasi penyelesaian masalah lingkungan; teknologi lingkungan harus dibuat tersedia bagi negara-negara berkembang dalam hal-hal yang akan mendorong penyebar luasannya tanpa mernjadi beban ekonomi di negara-negara berkembang.
Prinsip 21
Negara-negara telah sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas dalam yurisdiksi atau kontrol mereka tidak menyebabkan kerusakan untuk lingkungan Negara-negara lainnya atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional.
Prinsip 22
Negara-negara akan bekerja sama untuk mengembangkan lebih lanjut hukum internasional tentang tanggung jawab dan kompensasi untuk korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya yang disebabkan oleh kegiatan dalam yurisdiksi atau pengawasan Negara-negara tersebut untuk kawasan di luar yurisdiksi mereka.
Prinsip 23
Tanpa berprasangka terhadap kriteria tersebut dapat disepakati oleh masyarakat internasional, atau dengan standar-standar yang harus ditentukan secara nasional, ini akan menjadi hal penting dalam semua kasus untuk mempertimbangkan sistem nilai-nilai yang berlaku di setiap negara, dan sejauh mana penerapan standar yang berlaku untuk negara-negara yang paling maju, tetapi yang mungkin menjadi beban sosial tidak tepat dan tidak beralasan untuk negara-negara berkembang.
Prinsip 24
Masalah internasional mengenai perlindungan dan perbaikan lingkungan harus ditangani dalam semangat kerjasama oleh semua negara, besar dan kecil, pada pijakan yang sama.
Kerjasama multilateral atau bilateral melalui pengaturan atau sarana lain yang tepat sangat penting untuk mengendalikan, mencegah, mengurangi dan menghilangkan secara efektif dampak merugikan lingkungan akibat kegiatan yang dilakukan di semua bidang, sedemikian rupa yang berdampak pada nilai yang diambil dari kedaulatan dan kepentingan semua Serikat.
Prinsip 25
Negara-negara harus memastikan bahwa organisasi-organisasi internasional menjalankan peran yang terkoordinasi, efisien dan dinamis untuk perlindungan dan perbaikan lingkungan.
Prinsip 26
Manusia dan lingkungan harus terhindar dari efek senjata nuklir dan semua jenis pemusnah massal. Negara harus berusaha untuk mendesak tercapainya kesepakatan , dalam organ-organ internasional yang relevan, tentang penghapusan dan pelengkapan penghancuran senjata tersebut.
Pleno 21
16 Juni 1972

Read More......

Tahap Penyelesaian Sengket WTO

Dalam proses perundingan Uruguay Round upaya penyempurnaan sistem penyelesaian sengketa GATT mencakup keseluruhan substansi dari sistem berlaku dalam GATT tersebut. Hal pertama yang perlu dicatat sebagai prinsip umum dalam sistem penyelesaian sengketa yang secara eksplisit dikemukakan dalam perjanjian hasil Uruguay Round adalah fungsi dari sistem tersebut adalah untuk menjaga agar setiap anggota tetap menghormati hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam tujuan Dispute Settlement Understanding (DSU) dinyatakan bahwa yang lebih utama adalah pencapaian pemecahan masalah secara positif. Hal itu ditekankan pada penyelesaian substansi dari masalah yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara lain akibat tindakan yang diambil oleh suatu negara. Salah satu prinsip prinsip GATT dalam penyelesaian sengketa yakni agar negara yang bersangkutan mengambil langkah untuk menyelesaikan secara langsung. Tetapi jika upaya penyelesaian tersebut tidak dapat dicapai, maka permasalahan itu akan dibawa kepada tingkat yang melibatkan sistem GATT/WTO secara langsung. Tahap-tahap penyelesaian persengketaan yang timbul sebagaimana diatur dalam Dispute Settlement Understanding (DSU) setelah terbentuknya WTO, yakni sebagai berikut :

1. Konsultasi

konsultasi merupakan langkah awal yang sangat dianjurkan dalam DSU. Pada konsultasi ini diperbolehkan juga untuk mengikutsertakan pihak ketiga. Untuk mengefektifkan proses konsultasi, pihak yang bersangkutan harus memberikan pertimbangan yang layak dan juga kesempatan yang sama untuk berkonsultasi kepada pihak lain. Konsultasi harus dilakukan dengan itikad baik dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari dari sejak tanggal permintaan. Bila tidak ada tanggapan dalam waktu 10 hari atau konsultasi dilakukan lebih dari 30 hari atau dari waktu yang telah disetujui, maka pihak yang mengajukan konsultasi dapat secara otomatis mangajukan permohonan membentuk panel. Permohonan untuk konsultasi harus dilakukan secara tertulis dan harus mencantumkan alasan-alasannya, termasuk identifikasi dan dasar hukum tuntutannya. Khusus untuk negara sedang berkembang, negara-negara anggota yang terlibat dalam proses konsultasi wajib memberikan perhatian khusus terhadap masalah dan kepentingan terkait dari negara tersebut.

2. Jasa Baik, Konsultasi, dan Mediasi

ini adalah ara penyelesaian sengketa secara damai dengan melibatkan pihak ketiga, prosedurnya dilaksanakan secara sukarela, dalam pelaksanaannya sifatnya rahasia.

Kemungkina melalukan jasa baik, konsiliasi, dan mediasi

a. apabila konsultasi atau negosiasi gagal, dan apabila par pihak setuju maka sengketa mereka dapat di serahkan pada Dirjen WTO. Dalam tahap ini Dirjen WTO akan memberikan cara penyelesaiannya melalui jasa baik, konsiliasi, atau mediasi.

b. Apabila negara termohon tidak memberikan jawaban positif terhadap permohonan konsultasi dalam jangka waktu 10 hari, atau apabila negara tersebut menerima permohonan konsultasi namun penyelesaiannya gagal dala jangka waktu 60 hri maka negara pemohon dapat meminta DSB untuk membuka suatu panel.

Dalam keadaan mendesak, misalnya menyangkut pokok sengketa berupa barang yang mudah rusak, maka jangka waktu tersebut dapat dipersingkat. Dalam hal ini konsultasi dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 10 hari dari permohonan konsultasi. Setelah itu, apabila gagal, salah satu pihak dapat meminta pembentukn panel dalam jangk waktu 20 hari. Dan mensyaratkan negara-negara untuk memberikan perhatian khusus pada negara-negara sedang berkembang selama konsultasi. Baik negara sedang berkembang itu merupakan negara pemohon (penuntut) atau termohon (penuntut).

Untuk pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya suatu sengketa, maka pihak ketiga ini dapat meminta untuk bergabung dalam konsultasi. Permohonannya ini selayaknya diterima apabila piak pemohon yang pertama kali mengajukan sengketanya setuju bahwa kepentingan negara tersebut tercermin dalam sengketa tersebut. Tapi apabila pihak pemohon tidak menerima permohonan keikutsertaan pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersendiri untuk konsultasi.

3. Panel

pembentukan suatu panel dianggap sebagai upaya terakhir yang sifatnya otomatis dalam mekanisme penyelesaiaan sengketa menurut WTO. WTO mwnyatakan bahwa DSB, dalam hal ini fungsi badan tersebut dilaksanakan oleh the WTO General Counsil, harus mendirikan suatu panel dalam jangka waktu 30 hari setelah adanya permohonan, kecuali ada konsensus para pihak untuk mebatalkannya. Permohonan untuk pembentukan panel dibuat secara tertulis.

Permohona tersebut harus mencantumkan pokok-pokok perkara dan pengajuan permohnan untuk pembentukan panel. Dalam praktek, permohonan secara tertulis tersebut juga mencantumkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam proses konsultasi, meunjukkan upaya atau tindakan suatu negara yang dipersengketakan dan memberikan ringkasan mengenai dasar hukum permohonannya.

Persyaratan pendirian panel dan wewenangnya di atur dalam the understanding. Namun dengan kesepakatan para pihak dapat pula menentuka persyaratan-persyaratan baru diluar the understanding.

Panel terdiri dari tiga orang yang memiliki latar belakang dan pengalaman menyelesaikan sengketa dagang dalam GATT atau yang pernah mengajar hukum peragangan internasional.

Fungsi panel utamanya adalah membantu DSB melaksanakan tanggung jawabnya sebagai badan penyelesaian sengketa WTO. Secara spesifik fungsi panel tersebut adalah :

a. membuat penilaian terhadap suatu sengketa secara objektif dan menguraikan apakah suatu pokok sengketa bertentangan atau tidak dengan perjanjian-perjanjian WTO ( covered agreements)

b. merumuskan dan menyerahkan hasil-hasil temuannya yang akan dijadikan bahan untuk membantu DBS dalam merumuskan rekomendasi atau putusan.

Hasil pekerjaan dan temuan panel dirumuskan dan dilaporkan secara tertulis. Laporan tersebut harus mencantumkan hal-hal berikut :

a. hasil penemuan panel yang menyangkut pokok sengketa.

b. Penerapan hukum terhadap pokok sengketa.

c. Alasan bagi penemuan dan rekomendasi panel.

4. Banding

DSU mensyaratkan banding dibatasi untuk memperjelas interpretasi (hukum atas suatu ketentuan atau pasal dalam perjanjian WTO. Banding tidak dapat diajukan untuk mengubah bukti-bukti yang ada atau bukti baru yang akan muncul kemudian. Proses pemeriksaan banding tidak boleh lebih dari 60 hari, sejak para pihak memberitahukan secara formal keinginanya untuk banding. Namun apabila AB beranggapan bahwa jangka waktunya tidaklah cukup untuk menghasilkan laporannya, maka ia dapat memperpanjangnya hingga menjadi 90 hari. Untuk maksud ini, ia harus memberitahu DSB secara tertulis bersama-sama dengan alasan perpanjangan dan menyebutkan kapan laporan akan diberikan.

Hasil dari proses peyelidikan disampaikan dan disahkan oleh DSB. Namun demikian, laporan dan pengesahan putusan dan rekomendasi AB dapat saja dicegah apabila para pihak setuju untuk tidak disahkan.

5. Pelaksanaan Putusan dan Rekomendasi

Implementasi putusan dan rekomendasi dapat dianggap sebagai masalah yang sangat penting di dalam proses penyelesaian sengketa. Isu ini akan menentukan kredibilitas WTO, termasuk efektivitas dari penyelesaian sengketa WTO itu sendiri.

DSU menyaratkan pihak yang kalah untuk menyatakan keingingannya untuk melaksanakan rekomendasi panel pada pertemuan atau sidang DSB dalam jangka waktu 30 hari sejak laporan tersebut dikeluarkan. Apabila jangka waktu ini dianggap tidak mungkin dipenuhi, maka para pihak diberi jangka waktu yang lebih wajar ('reasonable period of time') untuk melaksanakannya.

Suatu jangka waktu yang wajar dapat ditentukan oleh DSB atas sulan dari pihak yang lemah. Sebagai alternatif, jangka waktu ersebut dapat juga ditentukan oleh kesepakatan para pihak yang ersengketa dalam jangka waktu 45 hari sejak putusan atau ekomendasi dikeluarkan.

Untuk memastikan agar para pihak (khususnya pihak yang alah) mau melaksanakan putusan atau rekomendasi), Pasal 21 para. DSU menyaratkan DSB untuk mengawasi pelaksanaan putusan ersebut. Pasal ini juga merupakan suatu aturan baru yang ebelumnya tidak ada dalam GATT. putusan atau rekomendasi DSB dalah mengikat.

6. Arbitrase

Arbitrase telah lama diakui dalam praktik penyelesaian sengketa dagang dalam GATT. Namun penggunaannya sangat irit. Tidak banyak laporan mengenai penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase ini selama GATT berdiri. Di samping itu tidak ada aturan khusus mengenai penyelesaian melalui arbitrase ini. Ketentuan penting mengenai arbitrase baru dibuat pada tahun 1989 ketika disahkannya the Improvements.

Pada pokoknya, beberapa pengaturan mengenai arbitrase dalam Pasal 25 DSU adalah sebagai berikut:

a) Harus ada kesepakatan bersama di antara para pihak untuk menyerahkan sengketanya kepada arbitrase;

b) Kesepakatan para pihak tersebut harus diberitahukan kepada semua anggota terlebih dahulu sebelum proses arbitrase belangsung;

c) Pihak ketiga dapat menjadi pihak dalam persidangan arbitrase setelah para pihak yang sepakat menyerahkan sengketanya kepada arbitrase juga menyetujuinya; dan

d) Putusan arbitrase mengikat para pihak dan putusan harus diberitahukan kepada DSB dan Dewan atau Committee yang terkait dengan perjanjian yang relevan.

Biasanya, arbitrase diambil dari anggota-anggota panel semula (the original panel). Apabila tidak ada kesepakatan tercapai mengenai siapa yang akan menjadi arbitrator dalam jangkawaktu 10 hari sejak masalah atau sengketa diserahkan kepada arbitrase, maka DSB akan memberi perpanjangan waktu untuk memilih seorang arbitrator dalam jangka waktu 10 hari lainnya. DSB juga memiliki wewenang untuk mengesahkan laporan atau mengawasi pelaksanaan putusan dan rekomendasi dan memberikan wewenang untuk menunda konsesi dan kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian cakupan.

Arbitrase juga diberi mandat untuk menentukan jumlah ganti rugi.Putusan arbitrase tidak membutuhkan pengesahan dari DSB.arbitrase hanya disyaratkan untuk memberitahu putusan kepada DSB dan the Council dari setiap perjanjian terkait di mana setiap anggota dapat mengangkat setiap masalah yang terkait dengan itu.Putusannya bersifat final dan mengikat para pihak. Persidangan (Aribtrase) ulangan tidak diperkenankan.

Peran arbitrase hanyalah utuk menyelesaikan satu aspek atau satu bagian saja dari sengketa. Arbitrase tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan pokok sengketa. Arbitrase WTO anya menyelesaikan masalah apakah putusan atau rekomendasi panel telah ditaati dan dilaksanakan. Selain itu pula tidak ada sifat kerahasiaan dalam arbitrase WTO. Para pihak disyaratkan untuk memberitahu semua anggota mengenai adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa mereka ke arbitrase. Salah satu ciri dari arbitrase internasional yang diakui oleh masyarakat internasional adalah sifat kerahasiaannnya. Sifat ini tidak ada dalam arbitrase WTO.

Read More......

tips membuat Novel

Banyak sekali orang mencari tips bagaimana menulis novel. Sebenarnya tidak perlu cara khusus untuk bisa menulis novel yang terpenting kalau menurut saya, "membuat suatu karya adalah sebuah imajinasi dari sebuah kreativitas jadi tulis saja apa yang ada di kepala kita"

Banyak orang yang salah tujuan dalam membuat novel. Mungkin benar seandainya kita membuat novel nantinya pasti ingin kita terbitkan dan kenyataan yang harus dihadapi kalau menerbitkan sebuah novel itu ternyata susah dan buat pemula pasti sering menyerah dan berputus asa ketika karyanya tidak lolos seleksi penerbit.

Ok kita tinggalkan dulu pembahasan tadi. Bila kalian yang membaca ini adalah seorang penulis amatir yang baru belajar membuat novel, satu hal yang perlu kalian ingat "Jangan menulis novel untuk penerbit" maksudnya banyak sekali orang bermimpi menghasilkan sebuah novel yang bisa diterbitin dan membuat kita menjadi langsung terkenal. Bermimpi seperti itu boleh saja tapi harus diingat bahwa kenyataannya kalian masih "pemula". Dalam kenyataan tidak ada kesuksesan yang instan butuh sebuah latihan berkali-kali bahkan sering gagal itu adalah suatu kewajaran.

Saya tidak akan membahas secara teknik penulisan yang mudah dalam membuat novel karena saya sendiri bukan atau bisa dibilang juga tidak ngerti dengan EYD atau bagaimana menulis yang baik. Langsung saja ini tips dari saya buat kalian yang ingin bisa membuat novel (bukan tips membuat novel yang langsung terkenal) :

1. Menulislah untuk orang yang kalian sayang, misalkan orang tua atau pacar atau sahabat kalian. Seperti yang saya bilang tadi jangan menulis untuk penerbit karena karya yang hebat itu terlahir dari sebuah niat tulus dari pembuatnya, contohnya Laskar pelangi yang awal niatnya hanya untuk hadiah gurunya, malah menjadi buming seperti sekarang. Sebenarnya intinya bukan itu sih, ketika kita membuat karya untuk orang yang kita sayangi maka kita akan memiliki sebuah power tambahan untuk bisa menyelesaikan karya novel kita, karena membuat novel itu butuh kesabaran, komitmen menyelesaikan dan terus berpikir kreatif untuk menemukan ide-ide baru sehingga novel yang kita buat nantinya bisa baik.

2. Tulislah apa yang ada dipikiran kalian, jangan memikirkan apakah ide yang muncul di kepala itu bagus atau tidak. Kalau ada ide langsung tulis, baru kalau sudah selesai cerita yang kita buat, kita lakukan revisi dan pengeditan.

3. Tetap komitmen untuk menyelesaikan novel kita.

4. Nah setelah cerita novel yang kita buat jadi lalu apakah harus berhenti begitu saja? Banyak penulis pemula yang setelah menyelesaikan novelnya berhenti pada tahap ini, sebenarnya hal ini adalah sebuah kesalahan. Kenapa?

Setelah selesai menulis pasti berencana untuk menerbitkannya. lalu karya itu dikirim ke penerbit dan parahnya novel ditolak lalu kecewa dan membuat novel lagi! Oya setelah selesai menulis sebaiknya kalian jadikan novel yang kalian tulis ini menjadi sebuah buku, maksudnya? Jadikan benar-benar buku seperti novel yang dijual di toko dan kalian harus membuat sendiri mulai dari desain covernya, ngeprint dan kalau jilidnya minta tolong ke tukang fotokopi biar bagus. Apa gunanya? Kalau boleh saya bilang itu sangat berguna menjadikan novel yang kita tulis menjadi sebuah buku. Banyak yang putus asa membuat novel karena mereka tidak mendapatkan hasil yang nyata. Ketika kita menjadikan novel yang kita buat dalam sebuah buku kita akan merasakan sebuah hasil yang nyata dan terlihat walaupun masih belum bisa lolos seleksi penerbit. Kita akan memiliki kumpulan novel-novel kitayang tersimpan rapi dirak buku dan akan membuat kita bangga dan percaya diri untuk menulis lagi dan ketika kita bisa menyelesaikan satu tulisan maka kemampuan kita akan bertambah dan karya yang tercipta selanjutnya akan lebih sempurna lagi.

Semoga bermanfaa tips membuat novel ini. selamat mencoba

Read More......